Nasional

Soal Izin Tambang, Menteri Bahlil Dilaporkan ke KPK

Suarasekadau.co.id – JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan yang disebutkan disampaikan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam).

Koordinator Nasional Jatam, Melki Mahar menyatakan, laporan yang disebutkan terkait dugaan pencabutan kemudian pengaktifan kembali izin tambang yang digunakan dikenai fee.

“Hari ini kami dari Jatam melaporkan dugaan korupsi yang tersebut dijalankan oleh Menteri Investasi/Kepala BPKM Bahlil untuk KPK terkait dengan proses pencabutan ribuan izin tambang sejak 2021-2023 yang dimaksud kami duga penuh dengan praktik korupsi,” kata Jamil di area Gedung Merah Putih KPK, Selasa (19/3/2024).

Jamil menjelaskan, pihaknya mempelajari dengan kritis landasan hukum yamb kemudian Bahlil punya wewenang besar hingga kemudian bisa saja mencabut izin

“Kalau kita cek, Presiden Jokowi kurang lebih lanjut mengeluarkan tiga regulasi yang tersebut kemudian memberikan kuasa yang dimaksud besar terhadap Menteri Bahlil,” ujarnya.

Atas praktik haram tersebut, diduga menguntungkan Bahlil lalu kroninya. Atas laporan pihaknya, Melki mendesak KPK segera menindaklanjuti.

“Sehingga masyarakat kemudian paham bagaimana model atau cara kerja sampai kemudian Bahlil begitu besar wewenangnya hingga dengan mudah mencabut ribuan izin tambang termasuk keuntungan apa cuma yang mana diperoleh oleh Menteri Bahlil lalu kroninya,” ucapnya.

Menteri Bahlil Lahadalia ketika dimintai tanggapannya perihal laporan yang disebutkan mengaku belum dan juga tak mengetahui.

“Oh saya enggak tahu, saya enggak tahu, saya belum tahu,” katanya di dalam Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Related Articles

Back to top button