Bisnis

pemerintahan Setujui Rencana Produksi Batu Bara 922 Juta Ton pada 2024

Suarasekadau.co.id – JAKARTA – Kementerian Tenaga lalu Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku sudah pernah menerima 883 permohonan Rencana Kerja serta Anggaran Biaya (RKAB) untuk komoditas batu bara .

Plt Dirjen Minerba Bambang Suswantono mengungkapkan dari total tersebut, cuma 587 RKAB yang digunakan disetujui sementara 121 ditolak serta 100 lainnya dikembalikan dengan revisi

“Total RKAB batu bara yang dimaksud diajukan tahun ini mencapai 883 permohonan, yang digunakan disetujui sebanyak 587, ditolak 121, dikembalikan 100, sedangkan yang mana masih menjadi tersisa 75,” jelas Bambang pada waktu Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Bambang mengatakan, permohonan RKAB yang ditolak itu juga dilandasi oleh berbagai hal. Sebanyak 8 pengajuan ditolak akibat masa berlaku izin usaha pertambangan (IUP) sudah ada habis, sedangkan 75 lantaran isu penerimaan negara bukanlah pajak (PNBN) alias setoran royalti yang tersebut tiada sesuai.

Lalu, sebanyak 4 ditolak dikarenakan isu studi kelayakan lalu analisis dampak lingkungan (amdal), 13 akibat persoalan data MODI, 8 akibat isu keuangan, 11 oleh sebab itu isu PPM, sedangkan 2 lainnya oleh sebab itu hambatan teknis yang tersebut bukan diperinci.

Bambang menyebutkan, untuk 2024, jumlah total tonase dari RKAB batu bara yang mana disetujui sebesar 922,14 jt ton, 2025 sebesar 917,16 jt ton, kemudian 2026 sebesar 902,97 jt ton.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan akan menunda penerbitan izin RKAB bagi perusahaan tambang batu bara jikalau tak kunjung membayar royalti.

Royalti yang dimaksud merujuk pada kewajiban pembayaran PNBP yang tersebut sudah diatur pada Peraturan pemerintahan No. 26/2022 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Informan Daya Mineral. “Sanksinya macet,” tegas Arifin beberapa waktu lalu.

Arifin mengungkapkan salah satu kendala yang dihadapi pemerintah di menagih royalti batu bara yang disebutkan berkutat pada isu manajemen perusahaan yang mana sulit ditemui.

“Ini masalahnya, antara lain manajemen di tempat kantornya masing-masing, benar enggak? Jangan-jangan mungkin saja di dalam ruko dijaga 1 atau 2 orang pegawai, nggak ngerti. Atau pemiliknya ke luar negeri, masak 5 atau 10 jt nggak mau bayar jadi seperti gitu,” jelas Arifin.

Related Articles

Back to top button