Bisnis

Menteri ESDM Benarkan Bahlil Cabut 2.051 Izin Tambang

Suarasekadau.co.id – JAKARTA – Menteri Energi juga Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif membenarkan Menteri Investasi/Kepala Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sudah pernah mencabut 2.051 Izin Usaha Pertambangan (IUP) per 14 maret 2024.

“Pencabutan IUP dari target 2.078, sampai ketika ini hanya saja 2.051 IUP, sebanyak 1.749 IUP mineral dan juga 302 IUP batu bara dicabut berdasarkan SK Pencabutan,” jelas Arifin pada waktu Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Sedangkan 27 IUP yang dimaksud tidaklah dicabut terdiri dari 8 IUP di tempat Aceh dikarenakan Otsus, serta 12 IUP batuan lantaran wewenang gubernur, kemudian 1 IUP aspal akibat kebijakan presiden kemudian 2 IUP sudah ada berakhir dan juga 4 IUP merupakan 2 IUP yang dicabut 2 kali.

“(Jadi) sampai 14 maret 2024 sebanyak 585 IUP telah lama dibatalkan pencabutan oleh BKPM terdiri dari 499 IUP mineral lalu 86 IUP batu bara, namun baru 469 IUP yang tersebut masuk di sistem minerba one data Indonesia (MODI),” terang Arifin.

Sisanya, lanjut Arifin, 4 IUP masih pada proses masuk MODI lalu 112 diantaranya belum sanggup masuk sebab masih miliki kewajiban pembayaran PNBP,” terang Arifin.

“Kami jelaskan, terkait data pencabutan yang tersebut dimaksud, data pencabutan IUP oleh BKPM di dalam ditjen minerba direkap berdasarkan email pemberitahuan dari BKPM terhadap perusahaan yang ditembuskan terhadap Ditjen Minerba,” papar Arifin.

Lebih lanjut, Arifin juga menerangkan, target 2.078 IUP itu berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di rapat terbatas pada Januari 2022, melalui Satgas Penataan Lahan juga Penataan Penanaman Modal yang memang sebenarnya diketuai oleh Bahlil.

“Penyebab dicabutnya izin tambang itu pada dasarnya dikarenakan perusahaan tiada menyampaikan RKAB sampai 2021 maupun perusahaan dianggap pailit,” tuturnya.

Namun demikian, Arifin menyatakan bahwa Satgas sejatinya masih memberikan ruang untuk menghidupkan kembali IUP yang digunakan dicabut melalui prosedur pengajuan keberatan pencabutan, di dalam mana pemerintah menetapkan kriteria dan juga evaluasi menghadapi upaya aministratif keberatan IUP yang digunakan dicabut tersebut. Terakhir, Arifin menjelaskan pencabutan IUP pada daftar pencabutan IUP melalui SK yang dikeluarkan menteri investasi.

“Dan apabila terdapat perbedaan total pada data pencabutan IUP antara ditjen minerba lalu BKPM dimungkinkan adanya pencabutan IUP oleh menteri pembangunan ekonomi yang mana bukan atau belum dikirimkan tembusanya ke ditjen minerba,” pungkasnya.

Related Articles

Back to top button