Nasional

Ke Bareskrim, Bahlil Bikin Aduan Pencatutan Namanya persoalan Izin Tambang

Suarasekadau.co.id – JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebabkan aduan ke Bareskrim Polri melawan pencatutan namanya di Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Saya datang ke Bareskrim Polri untuk memenuhi komitmen saya di rangka meluruskan berita yang digunakan terindikasi bahwa di tempat Kementerian saya ada yang mencatut nama saya lewat proses perizinan pemulihan IUP,” kata Bahlil dalam Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Bahlil meminta, Bareskrim Polri untuk dapat menangani persoalan ini secara hukum. Karena, informasi yang tersebut berprogres mencemarkan nama baiknya.

“Hari ini saya, sebagai bentuk keseriusan saya, untuk merasa dirugikan nama baik saya. Jadi, saya minta untuk dijalankan proses secara hukum,” ucapnya.

“Transparan saja, jadi sebagai bentuk kebijakan lalu keseriusan saya pada proaktif untuk melakukan proses apa yang dimaksud diberitakan kemarin,” sambungnya.

Bahlil menegaskan, dirinya tidak melaporkan medianya, namun sosok yang dimaksud mencatut namanya. “Saya tidak ada mengadu Temponya ya, tidak. Saya mengadu adalah orang-orang yang dimaksud mencatut nama baik saya untuk memohonkan sesuatu. Jadi, biar tidaklah ada informasi simpang siur. Harus kita luruskan informasi ini,” katanya.

Sebelumnya, Bahlil juga telah terjadi melaporkan sebuah media lalu podcast yang ditayangkan di tempat YouTube ke Dewan Pers. Bahlil menilai, konten podcast yang mana ditayangkan di dalam YouTube pada Hari Sabtu (3/3/2024) kemudian pemberitaan di tempat sebuah media edisi 3 Maret 2024 dengan liputan investigasi berjudul ‘Main Upeti Izin Tambang’ merugikan namanya.

“Pak Menteri Bahlil berkeberatan lantaran sebagian informasi yang dimaksud disampaikan ke masyarakat mengarah terhadap tudingan dan juga fitnah, juga sarat dengan informasi yang tiada terverifikasi,” kata Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa di area Gedung Dewan Pers, Jakarta, Awal Minggu (4/3/2024).

“Karenanya kami meyakini ada unsur pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, di area antaranya terkait kewajiban wartawan untuk terus-menerus menguji informasi juga bukan mencampurkan fakta kemudian opini yang digunakan menghakimi,” sambungnya.

Related Articles

Back to top button