Bisnis

Heboh Main-main Izin Tambang hingga Minta Upeti, Bahlil Beri Respons Begini

Suarasekadau.co.id – JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Sinkronisasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadahlia menduga ada pihak-pihak yang digunakan bukan bertanggungjawab mengatasnamakan Menteri Penyertaan Modal atau Satgas Penanaman Modal terkait tarik pungutan liar ke perusahaan tambang .

Dugaan yang disebutkan muncul setelahnya nama Menteri Pengembangan Usaha /BKPM Bahlil Lahadahlia disebut-sebut mempermainkan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), dengan cara memohonkan beberapa uang apabila izin mau diperpanjang.

“Saya sedang bicara dengan kepala biro hukum saya, kami sedang mempertimbangkan ini untuk melaporkan untuk aparat penegak hukum khususnya ada dugaan pungli, mengatasnamakan saya, atau mengatasnamakan Satgas,” ujar Bahlil di konferensi pers di area kantornya, Mulai Pekan (18/3/2024).

Bahlil menegaskan, dugaan terkait pencabutan beberapa orang uang menghadapi IUP yang mana dicabut merupakan kabar yang dimaksud kurang pas. Sebab menurutnya, setiap saat ada cara yang digunakan digunakan berbagai pihak untuk menyerang untuk menggagalkan kebijakan hilirisasi.

“Berbagai macam godaan atau cara lain akan dipakai untuk kebijakan menyetop ekspor substansi baku ini dicabut, termasuk menyerang kita pada Indonesia,” pungkas Bahlil.

Sebelumnya, padat diberitakan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga diduga mempermainkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tersebut belakangan kerap dicabut pemerintah akibat dianggap bukan segera melakukan eksekusi di tempat lapangan.

Pada kesempatan yang berbeda, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengaku telah dilakukan mendengar kabar bahwa adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilaksanakan oleh Bahlil Lahadalia.

Menurutnya ada banyak uang yang tersebut diminta oleh Bahlil untuk pelaku bisnis tambang sebelum mencabut IUP -nya. Atas kabar tersebut, Mulyanto minta KPK segera memeriksa Bahlil.

“Sebagai Kasatgas Penataan Pemanfaatan Lahan kemudian Penataan Investasi, Bahlil diduga melakukan penyalahgunaan wewenang pada mencabut dan juga mengaktifkan kembali IUP dan juga HGU lahan sawit di dalam beberapa daerah,” kata Mulyanto di keterangannya (4/3).

Catatan MNC Portal, pada tahun 2022 lalu Bahlil Lahadalia memiliki target akan melakukan pencabutan sebanyak 2.343 IUP mineral kemudian batu bara, yang dimaksud termasuk dalam dalamnya izin pertambangan emas, nikel, kobalt, batu bara, mangan, dan juga substansi galian C.

Selain itu juga akan diadakan pencabutan 192 izin sektor kehutanan (IPPKH, HPH, HTI) dengan total luas 3.126.439 hektare, juga HGU Perkebunan dengan total luas 34.448 hektar.

Related Articles

Back to top button