Nasional

Demokrat Ogah Tiru Golkar Minta Jatah Kursi Menteri: Hak Prerogatifnya Presiden

Suarasekadau.co.id – JAKARTA – Partai Demokrat ogah meniru Partai Golkar yang digunakan mengajukan permohonan jatah kursi menteri untuk capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Partai berlambang bintang mercy itu mengingatkan hak prerogatif presiden yang mana menentukannya.

Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan serta Kaderisasi (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan bahwa penetapan menteri pada kabinet pemerintahan adalah kewenangan dari presiden terpilih.

“Penetapan menteri itu adalah domainnya presiden. Dan berapa menteri, terhadap partai mana tentu itu juga menjadi hak prerogatifnya presiden,” kata Herman terhadap wartawan di tempat Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Hari Senin (18/3/2024).

Herman meyakini bahwa calon presiden terpilih telah memahami rumusan kabinet yang akan disusun. Nantinya mengenai tempat menteri, kata dia, presiden akan datang bicara dengan pimpinan partai urusan politik pengusung.

“Saya kira Pak Prabowo sudah ada punya rumusannyalah, sudah ada punya rumusannya dan juga ya sebaiknya memang sebenarnya yang mana menjadi hak prerogatif presiden ya biarkan Pak Prabowo untuk menentukan sikapnya, untuk mengambil keputusannya,” ujarnya.

Untuk Partai Demokrat sendiri, lanjut Herman, ia menyatakan pihaknya mengawaitu kebijakan Prabowo. Selain itu, pihaknya masih mengawaitu kebijakan dari KPU terkait hasil pilpres yang dimaksud rencananya akan diinformasikan pada 20 Maret mendatang.

“Kalau Demokrat kan kemarin sudah ada saya ungkapkan juga, bahwa sampai ketika ini kami masih mengawaitu tanggal 20 Maret sampai betul-betul KPU secara formal memutuskan pemenang presiden, pemenang pemilihan umum presiden siapa, ditetapkan,” ungkapnya.

“Setelah itu pimpinan partai-partai ya akan berbicara dengan Pak Prabowo untuk merumuskan portofolio serta kriteria, mungkin saja juga nanti pada akhirnya langkah ya ada dalam tangan presiden terpilihlah,” jelas dia.

Seperti diketahui bahwa Airlangga secara terang-terangan memohon jatah 5 kursi menteri pada Kabinet Prabowo. Alasannya sebab Golkar menang pada 15 dari 38 provinsi.

Merespons itu, Cawapres Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka menuturkan bahwa permintaan Airlangga perihal jumlah agregat menteri bisa saja dibicarakan. Namun, kata Gibran, pihaknya pada masa kini berada dalam fokus pada hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dimaksud akan diberitahukan pada 20 Maret 2024.

“Ya nanti dibicarakan lagi, kami kan sedang fokus di dalam tanggal 20. Hasilnya seperti apa,” ucapannya pada waktu diwawancarai di tempat Balai Perkotaan Solo, Mulai Pekan (18/3/2024).

Related Articles

Back to top button