Nasional

Beberkan Capaian Partai Perindo di tempat pemilihan 2024, Sekjen: Pemerataan Kursi Lebih Banyak

Suarasekadau.co.id – JAKARTA – Sekjen DPP Partai Perindo , Ahmad Rofiq menyebutkan sebagian capaian partai pada pemilihan 2024. Salah satunya adalah meningkatnya keadilan kursi Partai Perindo di dalam Kabupaten/Kota.

Kursi partai yang digunakan dikenal sebagai partai modern yang dimaksud peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja lalu Indonesia sejahtera itu naik dari 45 persen menjadi 60 persen.

“Pemerataan kursi sangat lebih banyak berbagai dibandingkan dengan dengan pemilih sebelumnya, kalau dulu hanya sekali bersifat 45 jadi 60 persen dari 514 jumlah total kabupaten kota,” kata Rofiq ketika ditemui di dalam Kantor DPP Partai Perindo, Ibukota Pusat, Awal Minggu (18/3/2024).

Selain itu, pencapaian lainnya adalah meningkatnya jumlah agregat pimpinan wilayah yang digunakan berasal dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap lalu bernomor urut 16 pada kertas pendapat pemilihan 2024 itu.

“Pencapaiannya, kalau dulu dalam Indonesia, Perindo semata-mata mendapatkan satu pimpinan majelis sebagai Ketua DPRD. Sekarang ada dalam 4 kabupaten termasuk kota Madiun, Labuhan Batu Selatan, Sumut serta lain-lain,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, beliau memohonkan untuk pemerintah untuk melakukan koreksi terhadap presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden. Hal ini menurutnya, agar Pemilihan Umum lebih lanjut demokratis dengan memberikan ruang calon-calon pemimpin yang dimaksud berkualitas.

“Sudah sewajarnya PT harus dikoreksi juga, jadi jikalau capres itu 0 persen di threshold itu sangat demokratis kemudian memberikan ruang yang digunakan sangat lebar bagi para calon presiden lalu bagi rakyat yang lebih banyak berbagai memilih calon-calonnya. Tidak seperti sekarang rakyat dipaksa untuk memilih calon tertentu, itu merugikan,” ucapnya.

Selain itu, pria yang mana terlibat pada partai yang digunakan dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo itu mengajukan permohonan untuk DPR, untuk menciptakan Undang-Undang (UU) secara terpisah antara penyelenggaraan Pileg juga Pilpres.

“Jika itu terjadi di tempat 2029, maka tingkat kebrutalan pilpres juga akan terulang kembali sebab parpol itu juga akan menggunakan segala macam cara agar capres nya terpilih. Jika bukan maka beliau tak punya harapan turut juga di kekuasaan pada periode lima tahun yang mana akan datang,” tutupnya.

Related Articles

Back to top button