Nasional

Baleg DPR Usul DKJ Jadi Ibu Daerah Perkotaan Legislasi, Kemendagri: Jangan Biarkan otoritas Saja di area IKN

Suarasekadau.co.id – JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Ibukota (DKJ) bisa jadi menjadi ibu kota legislasi. Usulan itu disampaikan Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi (Awiek) pada waktu mengawasi rapat Panja mengeksplorasi RUU DKJ dengan perwakilan pemerintah, Hari Senin (18/3/2024).

Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Kesulitan (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN. Diktum itu menyebutkan bahwa pemindahan ibu kota dijalankan menyesuaikan kesiapan IKN.

“Namun demikian di tempat Ibukota Indonesia ini kita juga mengatur tentang kekhususan serta DKI Jakarta masih ada kaitannya dengan IKN. Saya sempat berpikir begini tadi, kalau sekalian dibikin kekhususan bisa saja nggak misalkan pada DKJ itu termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi, Parlemen,” tutur Awiek di tempat Ruang Baleg DPR RI, Senayan, Jakarta, Awal Minggu (17/3/2024).

Apalagi, ia menilai, kesiapan IKN membutuhkan waktu lama. Atas dasar itu, ia menggalakkan agar Ibukota Indonesia dijadikan ibu kota legislasi.

“Kita usulan legislatif gitu, kemarin kan sempat didiskusikan, lantaran kan pada di tempat ini nggak ada batas waktu, sekalian semata untuk legislasinya, legislatifnya dalam DKJ. Supaya kekhususan DKJ biar tambah juga bahwa menjadi ibu kota parlemen, atau ibu kota legislasi gitu,” ucap Awiek.

“Begitu usulan ya dari, ndak di hal-hal tertentu. Artinya apa? Aktivitas parlemen sanggup juga pada IKN, tapi pusat kegiatannya ada di dalam DKJ, kita lempar itu, silakan pemerintah menanggapi,” imbuhnya.

Merespons itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menyampaikan pemerintah menghormati berhadapan dengan perbedaan pendapat itu. Namun, ia menyatakan tak setuju melawan usulan tersebut.

“Tentunya dengan tetap memperlihatkan menghormati kawan-kawan, namun izinkan pemerintah berbeda pendapat, pada hal ini kami menurut pemerintah jangan biarkan kami belaka di area sana (IKN), kita itu harus sama-sama pada konteks negara kesatuan,” tegas Suhajar.

Lantas, Awiek pun menjelaskan bahwa pihaknya tak bermaksud ingin meninggalkan pemerintah pada IKN. Ia menegaskan bahwa dirinya ingin agar DKJ jadi wilayah yang dimaksud fokus pada legislasi.

Related Articles

Back to top button