Bisnis

Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Ilegal Dinilai Masih Lemah

Suarasekadau.co.id – JAKARTA – Beroperasinya beratus-ratus tambang yang tidak ada memiliki izin alias ilegal dalam Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai menunjukkan lemahnya penegakan hukum. Tak semata-mata merugikan negara, praktik penambangan ilegal yang dimaksud juga berdampak untuk lingkungan serta kondisi sosial masyarakat.

Hal itu diungkap Praktisi Hukum Deolipa Yumara pada diskusi “Menyoal Penegakan Hukum Illegal Penambangan di dalam Indonesia” yang mana diselenggarakan oleh Ikatan Wartawan Hukum, hari terakhir pekan (15/3/2024). Menurut data yang tersebut diperoleh Deolipa Yumara Institut, banyak tambang ilegal pada Kaltim yang disebutkan beroperasi tanpa ada tindakan oleh pemerintah ataupun penegak hukum.

“Kita dapat informasi ada 200 titik (tambang ilegal) serta ini masih sebagian kecilnya,” terang Deolipa di diskusi tersebut. Menurut dia, penambangan batu bara secara ilegal ini kerap beroperasi di dalam antara dua tambang legal.

Menurut Deolipa, penambangan tak berizin itu beroperasi dengan memanfaatkan pelabuhan ilegal. Dari pelabuhan tersebut, satu kapal tongkang pengangkut batu bara ilegal seberat 7.500 ton dapat menghasilkan kembali keuntungan Rp8 miliar. Dalam sehari, sambung dia, mampu 15 kapal tongkang beroperasi mengangkut hasil penambangan ilegal tersebut. “Kerugian negara bisa saja triliunan,” tandasnya.

Advokat selama Universitas Indonesia (UI) ini mengatakan, penambangan ilegal ini berdampak pada berbagai aspek. Selain menyebabkan kerugian negara dan juga kecacatan lingkungan, konflik sosial juga kerap terjadi akibat keberadaan tambang ilegal tersebut.

Deolipa pun menyoroti kebijakan negara yang tersebut tidak ada tegas untuk mengatasi persoalan tambang ilegal tersebut. Negara, kata dia, memang sebenarnya sudah pernah menghasilkan aturan yang tersebut tegas mengenai pertambangan. Namun, pada praktiknya penambangan ilegal masih kerap dibiarkan tanpa ada tindakan.

Menurut dia, salah satu cara untuk mengatasi persoalan tambang ilegal yang dimaksud adalah dengan mempermudah pemberian izin usaha. Dengan begitu, penambangan dilaksanakan secara legal sehinggaberdampak pada pemasukan negara. “Pemerintah sanggup memberi izin dengan membuka tambang rakyat yang dimaksud legal,” ujarnya.

Senada, ahli hukum pertambangan Ahmad Redi berpandangan bahwa regulasi terkait pertambangan di dalam Indonesia sudah ada baik. Namun, imbuh dia, perizinan untuk mengoperasikan tambang legal memang benar tidaklah mudah didapatkan oleh masyarakat. Dengan begitu, kata dia, kongkalikong antara penambang ilegal dan juga pemangku kebijakan kerap sulit terhindarkan.

Related Articles

Back to top button