Nasional

Kejagung Diprediksi Bakal Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Timah

Suarasekadau.co.id – JAKARTA – Kejaksaan Agung ( Kejagung ) diyakini akan datang menetapkan dituduh baru persoalan hukum dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah dalam Bangka Belitung (Babel) pada 2015-2022. Hal yang disebutkan terlihat dari saksi yang diperiksa Kejagung pada Rabu (13/3/2024).

Diketahui, Kejagung memeriksa dua admin CV Mutiara Alam Lestari (MAL), YF serta GST sebagai saksi perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah. Hingga kini, belum ada satu unsur pun dari CV MAL yang digunakan ditetapkan menjadi tersangka.

“Ini ada indikasi terdakwa baru. Kalau enggak ada kaitannya, enggak mungkin saja diperiksa jadi saksi,” ujar Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi dihubungi, Kamis (14/3/2024).

Hingga kini, Kejagung telah dilakukan menetapkan 14 dituduh persoalan hukum dugaan korupsi timah. Mereka adalah General Manager PT Trinindo Inter Nusa (TIN), RL; Dirut PT Timah 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT), Direktur Keuangan PT Timah 2017-2018, Emil Emindra (EE), Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), Suwito Gunawan (SG); Direktur PT SIP, MB Gunawan (MBG); serta Dirut CV Venus Inti Perkasa (VIP), Hasan Tjhie (HT).

Lalu, pemilik kegunaan (benefit official ownership) CV VIP serta PT MCN, Tamron alias Aon (TN); Manager Operasional CV VIP, Achmad Albani (AA); bekas Komisaris CV VIP, BY; Dirut PT SBS, RI; Dirut PT Refined Bangka Tin (RBT) Agustus 2018-kini, Suparta (SP); Direktur Business Development PT RBT, Reza Andriansyah (RA); TT (perintangan penyidikan); juga Direktur Pembangunan Usaha PT Timah 2019-2020, ALW.

Uchok berpendapat, pemeriksaan kedua admin CV MAL yang disebutkan merupakan hasil pengembangan. “Tinggal mengawaitu waktu sekadar untuk penetapan terperiksa baru sambil pengumpulan barang bukti,” katanya.

Dia menuturkan, pemeriksaan itu juga menunjukkan berbagai pihak yang tersebut diuntungkan dari praktik culas di tata niaga pertambangan timah ini. Apalagi, Kejagung sempat mengungkapkan modus menggunakan perusahaan cangkang oleh para terdakwa pada menjalankan aksinya.

Di sisi lain, Uchok mengapresiasi keseriusan Kejagung mengusut persoalan hukum ini. Ia harapkan para terdakwa juga dikenakan pasal tindakan pidana pencucian uang (TPPU) mengingat kerugian negara lebih tinggi dari Rp270 triliun.

“Mungkin perlu juga terdakwa yang mana sudah ada selesai pemberkasan untuk segera disidangkan selain secara pararel melanjutkan pengembangan. Jadi, masyarakat bisa jadi tahu faktanya seperti apa,” katanya.

Related Articles

Back to top button