Nasional

Kapolri Bakal Proses Kapolda Ketahuan Langgar Netralitas pemilihan

Suarasekadau.co.id – JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan, dirinya tiada segan memproses Kapolda yang ketahuan melanggar netralitas Pemilihan Umum 2024 .

Hal itu dikatakan Kapolri merespons pernyataan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud yang dimaksud akan menghadirkan manusia Kapolda, sebagai saksi di gugatan sengketa Pilpres 2024 di tempat Mahkamah Konstitusi (MK).

“Tentunya sikap kami apalagi ada isu saksi dari Kapolda lalu sebagainya, ya kita tunggu saja, apabila memang sebenarnya betul ada, melanggar, ya kita proses,” kata Kapolri ketika ditemui usai rapat koordinasi (rakor) dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dalam Kantor Kemenko Polhukam, Ibukota Pusat, Hari Jumat (15/3/2024).

Di sisi lain, Kapolri mempersilakan TPN Ganjar-Mahfud untuk menghadirkan Kapolda sebagai saksi pada gugatannya. Namun, harus dengan bukti yang kuat.

“Ya kalau memang sebenarnya ada ya boleh-boleh saja,” ucapnya.

Kapolri mengungkapkan, meskipun ia mengizinkan pribadi Kapolda bersaksi, namun ia mengaku belum mengetahui siapa Kapolda yang dimaksud akan dihadirkan oleh TPN Ganjar-Mahfud di gugatan MK tersebut.

“Lah saya justru mengawaitu namanya siapa,” ujarnya.

Sebelumnya, PDIP sebagai salah satu partai pengusung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo juga Mahfud MD, siap menghadirkan pribadi Kapolda, pada waktu melakukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 dalam MK.

Hal yang disebutkan diungkap Wakil Deputi Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat. “Kami miliki data lalu bukti yang dimaksud kuat sekali. Kami tak akan larut dengan kesulitan selisih hitungan perolehan,” kata Henry di keterangannya, Mulai Pekan (11/3/2024).

“Tapi kami akan fokus pada TSM oleh sebab itu kejahatan ini telah luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yang digunakan kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang mana TSM,” tambahnya.

Menurut Henry, kekalahan Ganjar-Mahfud di dalam Jawa Tengah (Jateng) juga tak terlepas dari mobilisasi kekuasaan. Hal itu akan dibuktikan pada waktu bersidang dalam MK.

“Tanpa itu tak akan ada selisih ucapan seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang digunakan dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga warga mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain,” jelasnya.

“Dan akan ada Kapolda yang digunakan kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot,” tutupnya.

Related Articles

Back to top button