Nasional

Ungkit ‘Kerajaan’ Kecil usai KPK Geledah Kantor Sendiri, Eks Penyidik: Mengapa Kejahatan Itu Terjalin Masif?

Suarasekadau.co.id – IM57+ Institute mempertanyakan upaya paksa yang tersebut dijalankan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan melakukan penggeledahan dalam lingkungan internalnya sendiri terkait dugaan pungutan liar atau pungli di tempat Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

Ketua IM57+Institute M Praswad Nugraha mempertanyakan akses penyidik dalam lingkungan kantornya sendiri sehingga harus melakukan upaya paksa sebagai penggeledahan.

“Penggeledahan merupakan salah satu upaya paksa yang diadakan untuk memeriksa, mencari barang bukti atau menangkap seseorang. Upaya penggeledahan yang mana dilaksanakan oleh KPK justru memunculkan pertanyaan mendasar, apakah KPK tidak ada mendapatkan akses di tempat kantornya sendiri sehingga harus melakukan upaya paksa,” kata Praswad dikutip Suara.com, Mulai Pekan (4/3/2024).

Menurutnya jikalau benar upaya paksa harus dijalankan penyidik KPK di area lingkungannya sendiri, Praswad mengatakan ada sesuatu terjadi.

Penyidik KPK jika Lampung Praswad Nugraha. [ISTIMEWA]
Penyidik KPK jika Lampung Praswad Nugraha. [ISTIMEWA]

“Apabila jawabannya adalah memang benar dibutuhkan maka hal yang disebutkan menunjukan bahwa adanya ‘kerajaan’ kecil yang digunakan KPK tidaklah mampu menjangkaunya,” katanya.

“Ini justru berbahaya oleh sebab itu segala upaya untuk mengawasi internal kantor akan memerlukan upaya paksa. Jangan sampai upaya penggeledahan semata-mata menjadi seremoni saja, sehingga menghilangkan esensi proses penegakan hukum pada dalamnya, termasuk penyidikan ke atasan yang mana membiarkan kejahatan sanggup dilakukan,” kata Praswad menjelaskan.

Di sisi lain, IM57+ Institute berpandangan dugaan pemerasan juga penggeledahan, menunjukkan terjadinya aktivitas pidana korupsi yang tersebut sistematis.

“Pertanyaan mendasar harus diungkap, mengapa kejahatan yang dimaksud dapat terjadi secara masif?Jangan-jangan memang sebenarnya design KPK pasca revisi lalu pemilihan pimpinan bermasalah lah yang mana menimbulkan adanya pembaharuan perilaku signifikan dari pegawai KPK,” ujar Praswad.

Penyidik KPK pada Kantor Gubernur Jatim [Foto: Beritajatim]
Penyidik KPK pada Kantor Gubernur Jatim [Foto: Beritajatim]

Disampaikannya harus terdapat langkah yang mana sistematis pula untuk membongkar persoalan mendasar sehingga kejahatan ini sanggup dilakukan.

“Penyidikan tidak ada akan cukup, re-design KPK perlu dilaksanakan untuk memulai pembangunan KPK yang kembali independen dan juga berintergitas,” tegasnya.

Geledah Kantor Sendiri

Penggeledahan pada lingkungan KPK dilaksanakan penyidik pada Selasa 27 Februari lalu. Setidaknya terdapat tiga lokasi yang digeledah.

“Tim Penyidik (27/2) sudah pernah selesai melaksanakan penggeledahan di area tiga lokasi berbeda yang mana ada di area lingkungan Rutan cabang KPK, meliputi Rutan di gedung Merah Putih KPK, Rutan di Pomdam Jaya Guntur, dan Rutan yang berada di dalam gedung ACLC,” kata Ali lewat keteranganya yang tersebut diterima Suara.com, Rabu (28/2/2024).

Pada kegiatan itu penyidik KPK menemukan juga mengamankan sebagian bukti, di area antaranya dokumen catatan kaitan penerimaan beberapa uang.  

“Penyitaan serta analisis segera dilaksanakan untuk menjadi bagian pada pemberkasan perkara dari para pihak yang dimaksud ditetapkan sebagai tersangka,” kata Ali.

10 Tersangka

Dalam perkara ini, sebanyak 10 orang lebih lanjut akan dijadikan tersangka. Dugaan pungli terjadi pada kurun waktu 2018 sampai dengan 2023. Angka perputaran uangnya lebih besar dari Mata Uang Rupiah 6 miliar.

Modusnya para pelaku memasang tarif 10 hingga 20 jt untuk para tersangka untuk mendapatkan sarana tambahan, seperti menyelundupkan handphone. 

Selain itu merek juga memasang tarif Mata Uang Rupiah 5 jt perbulan, setelah handphone berhasil diselundupkan ke pada sel. Masing-masing uang yang digunakan berhasil yang mana dikantongi para pelaku berkisar antara jutaan hingga beratus-ratus jt rupiah.

Related Articles

Back to top button