Kesehatan

MK Tolak Uji Formil UU Kesehatan, Ketua IDI Soroti Kesulitan Etik Bidang kedokteran

Suarasekadau.co.id – Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dr. Adib Khumaidi angkat bicara mengenai ditolaknya uji formil Undang-Undang Aspek Kesehatan (UU Kesehatan) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dikarenakan dianggap tidaklah menyalahi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Menurut Dr. Adib, pihaknya menyoroti hambatan etika dilanggar dokter, pasien hingga rumah sakit sanggup mengancam proteksi penduduk saatnya mengakses layanan kesehatan. Inilah sebabnya IDI sempat mengajukan uji formil UU Kesejahteraan yang disahkan pada 2023 lalu. Sayangnya hambatan etika profesi kedokteran tidaklah diatur dalan UU Kesejahteraan baru tersebut. 

“Core pada pada pelayanan itu etik profesi, kita berbicara mengenai etik profesi kedokterananya, ini jadi hal yang mana sangat penting sebagai upaya memberikan pengamanan untuk masyarakat,” ujar Dr. Adib pada Grogol, Ibukota Indonesia Barat, Hari Sabtu (2/3/2024).

Ketua Umum PB IDI, dr Adib Khumaidi, SpOT. (IDI)
Ketua Umum PB IDI, dr Adib Khumaidi, SpOT. (IDI)

Lebih lanjut Dr. Adib mengingatkan, meskipun masih banyak warga belum memahami dampak buruk permasalahan etik kedokteran, namun efeknya mampu dirasakan segera masyarakat. Seperti layanan atau penyembuhan berbasis ilmiah serta penelitian, sehingga tindakan medis bukan diadakan asal-asalan belaka berdasarkan katanya-katanya.

“Sehingga warga dilayani layanan yang sebagai bukti ilmiah serta evident base, dijalankan juga sesuai oleh dokter yang mana sesuai kompetensinya serta diadakan juga oleh dokter. Bagi kami oleh profesi terjaga dari sisi etiknya, sebagai upaya wajib memberikan pemeliharaan terhadap masyarakat,” ungkap Dr. Adib.

Dr. Adib menyatakan masakan etik kedokteran ini bukan semata-mata jadi isu penting dalam Indonesia, tapi juga sudah ada jadi pembahasan dunia. Terlebih pada waktu hambatan etik dibicarakan secara langsung Organisasi Kesejahteraan Bumi atau WHO di area forum internasional. 

“WHO juga bicara mengenai permasalahan etik isu, bicara permasalahan etik pada profesi kedokteran di dalam seluruh dunia, pada waktu ini diharapkan era digitalisasi pelayanan, era sosial media, era akhirnya ada semacam anomali rakyat yang harus dihadapi,” pungkas Dr. Adib.

MK tolak uji formil UU Kesehatan

Mk menolak permohonan uji formil Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. MK menyatakan proses pembentukan Undang-Undang Aspek Kesehatan tak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga UU Aspek Kesehatan tetap saja mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

“Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan putusan di area Jakarta, Kamis (29/2).

Uji formil merupakan pengujian untuk menilai apakah undang-undang terbentuk dengan cara yang tersebut telah lama diatur perundang-undangan. Dalam permohonan ini, pemohon mengajukan gugatan di dalam antaranya terkait keterlibatan masyarakat di penyusunan Undang-Undang Kesehatan. 

Dalam putusannya, MK menilai pembentuk undang-undang telah terjadi melakukan upaya menjaring keterlibatan masyarakat. Bahkan, pemerintah secara berpartisipasi mengundang melalui berbagai forum, termasuk menghasilkan sebuah laman (website) yang tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan yang digunakan hendak berpartipasi tak hanya sekali dari unsur profesi tenaga medis atau tenaga kesehatan. 

“Artinya, pembentuk undang-undang dapat memilah juga memilih atau menyaring seluruh saran kemudian masukan rakyat untuk dijadikan materi di mengambil langkah juga perumusan norma di setiap pembentukan undang-undang,” kata Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah.

Pertimbangan MK itu berdasarkan empat fakta hukum mengenai pelibatan warga di penyusunan UU Kesehatan. Fakta pertama, pemohon yang digunakan mewakili lima institusi telah lama diundang untuk konsultasi umum atau public hearing pada penyusunan Undang-Undang Kesehatan.

Kedua, Kemenkes sudah melakukan kegiatan public hearing, focus group discussion, dan juga sosialisasi sebagai upaya memenuhi hak rakyat terhadap keterangan atau pendapat ahli juga rakyat di pembentukan undang-undang. Hak-hak itu, yakni hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan juga hak untuk diberi penjelasan, 

Ketiga, para saksi yang mana diajukan ke persidangan mengakui diundang di kegiatan konsultasi umum oleh Kementerian Kesehatan. Para saksi juga menyatakan dapat memberikan masukan juga saran terhadap materi muatan rancangan UU Kesehatan.

Keempat, pemerintah melalui Kementerian Bidang Kesehatan telah dilakukan memberikan akses untuk warga terhadap rancangan undang-undang kemudian naskah akademik. Bahkan, Kementerian Aspek Kesehatan memberikan saluran untuk menyampaikan pendapat warga melalui laman resmi, yaitu https://partisipasisehat.kemkes.go.id/ pada bentuk pengisian form pendapat lalu masukan secara daring (online).

Pembentukan UU 17/2023 juga dinilai telah dilakukan mengakomodir sebagian putusan MK sebagai salah satu alasan perlunya diadakan inovasi Undang-Undang Kesejahteraan walaupun hal itu tiada dicantumkan secara eksplisit di landasan yuridis RUU Kesehatan. Sebelumnya, MK memutus beberapa orang perkara yang digunakan mempunyai kaitan dengan substansi UU Kesehatan. 

MK juga menilai proses penyusunan UU Aspek Kesehatan sudah sesuai kaidah pembentukan undang-undang yang baik mengikuti metode omnibus. UU Aspek Kesehatan juga menerapkan struktur penomoran yang mana sistematis sehingga mudah dibaca juga dipahami oleh pengguna dan juga pemangku kepentingan. Dengan demikian, UU Aspek Kesehatan tiada cacat formil.

Related Articles

Back to top button