Nasional

Ancaman Propaganda Pro-Khilafah, dari Kajian Tertutup hingga Pop-Culture

Suarasekadau.co.id – JAKARTA – Acara bernuansa pop-culture berjudul ‘Metamorforshow: It’s Time to be Ummah‘ dijalankan dalam Teater Tanah Airku, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada 19 Februari 2024 lalu. Pertemuan itu ditengarai sarat propaganda penegakan khilafah oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Guru Besar Pengetahuan Politik di tempat Universitas Muhammadiyah Ibukota (UMJ) Prof Sri Yunanto mengingatkan terhadap semua pihak bahwa pergerakan kelompok pro-khilafah masih tetap saja eksis pada Indonesia.

“Kita semua harus memahami bahwa pergerakan yang tersebut ingin mengangkat sistem khilafah itu belum benar-benar hilang pada publik Indonesia yang mana mayoritasnya beragama Islam. Walaupun organisasi Hizbut Tahrir Indonesia itu telah dibubarkan oleh pemerintah pada tahun 2017 lalu, namun aktivitasnya tetap memperlihatkan berjalan di dalam bawah permukaan,” kata Prof Yunanto di keterangannya dikutip, Hari Sabtu (2/3/2024).

Ia menjelaskan, seperti halnya aksi clandestine lainnya yang pernah ada di tempat belahan dunia manapun, dilarangnya HTI tidaklah menghasilkan geliat para aktivisnya mati. Bahkan bisa saja diketahui bersama, melalui acara ‘Metamorforshow: It’s Time to be Ummah’ dia justru memperlihatkan usahanya menarik simpati generasi muda melalui format acara yang tersebut menyenangkan seperti stand-up comedy serta konser musik.

“Memahami eksistensi HTI, yang mana terjadi adalah belaka organisasinya yang tersebut dibubarkan, tetapi para aktivisnya masih secara sembunyi-sembunyi atau bahkan agak berani terbuka, mencoba menyebarkan gagasan penegakan khilafah melalui berbagai cara. Jika dulu langkah masih melalui forum atau kajian tertutup, ternyata baru-baru ini kita ketahui bersatu jikalau HTI mulai menggunakan forum terbuka lalu bahkan sifatnya entertaining,” katanya.

Prof Yunanto juga menyinggung ketegasan pemerintah Indonesia pada menjalankan peraturan hukum yang mana berlaku. Sebenarnya sudah ada ada kemudian jelas regulasinya dalam Undang-Undang Ormas Nomor 2 Tahun 2017, bahwa siapa pun dilarang untuk menyebarkan serta melaksanakan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila serta UUD 1945.

Melalui platform digital perundang-undangan, sebenarnya pemerintah melalui aparat penegak hukum punya dasar yang mana kuat untuk melakukan penindakan. Namun, hingga ketika ini belum terlihat secara nyata keseriusan dari penegak hukum yang tersebut ditandai dengan masih mungkinnya acara yang disebutkan diselenggarakan.

Menurut Prof Yunanto, bisa jadi cuma kelompok HTI memanfaatkan peluang pasca-Pemilu 2024 yang menyedot perhatian rakyat kemudian pemerintah. Kesempatan ini sanggup jadi dianggap sebagai kesempatan serta dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok radikal seperti HTI untuk melancarkan kegiatan propagandanya.

“Pemanfaatan momen pasca-Pemilu 2024 ini menandakan bahwa ideologi pro-khilafah di tempat Indonesia belum hilang sepenuhnya. Mereka masih punya kesempatan dan juga semangat untuk menyebarkan pemahaman radikalnya dengan lebih besar luas,” katanya.

“Menjadi penting bagi seluruh elemen publik untuk bisa saja terlibat pada upaya kontra narasi terhadap propaganda khilafah. Tentu ini semua juga harus didukung dengan supremasi hukum yang dimaksud nyata dari pemerintahan Indonesia,” katanya.

Related Articles

Back to top button